KPK Desak Pengecualian Penegakan Hukum dalam RKUHAP
Jakarta — Sorotan publik kembali tertuju pada revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR. Di tengah tarik ulur pasal demi pasal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan sikap: mereka meminta pengecualian penegakan hukum agar kewenangan pemberantasan korupsi tidak terpangkas. Di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 18 Juli 2025, […]
Baca selengkapnya