Kejati Papua Bongkar Dugaan Korupsi Cadangan Beras Pemerintah di Wamena

Kejati Papua Bongkar Dugaan Korupsi Cadangan Beras Pemerintah di Wamena

Seputar KPK/Kejaksaan& APH
Spread the love

Jayapura, 22 Juli 2025 — Di antara kabut yang kerap menutupi punggung Pegunungan Jayawijaya, satu kabar menembus dinginnya pagi: Kejaksaan Tinggi Papua berhasil membongkar tabir dugaan korupsi yang menjerat program pangan rakyat di Wamena. Angkanya memang tidak miliaran, tetapi nilainya cukup untuk menggambarkan betapa rawannya jalur distribusi logistik di jantung Papua Pegunungan.

Selasa (22/7), Seksi Penyidikan Kejati Papua secara resmi mengumumkan penyitaan uang tunai senilai Rp 357.310.000. Uang ini diduga hasil penyelewengan dalam program Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang semestinya menjadi penopang stabilisasi harga pangan bagi masyarakat yang hidup di wilayah pegunungan dengan akses logistik yang kerap terkunci cuaca ekstrem.

Kepala Seksi Penyidikan Kejati Papua, Valery Dedy Sawaki, S.H., M.H, menjelaskan bahwa penyitaan ini bukan langkah dadakan. Tim penyidik sudah menelusuri aliran dana sejak beberapa bulan lalu, mencocokkan data penjualan beras di gudang Bulog Wamena dengan setoran resmi yang masuk ke kas negara.

Dari penelusuran itu, muncul celah: ada selisih harga penjualan beras antara gudang Bulog dan mitranya di Wamena. Dalam laporan administrasi, seharusnya selisih itu dicatat sebagai pendapatan negara. Namun jejaknya justru berhenti di saku oknum yang kini tengah dibidik.

“Tim penyidik menemukan adanya selisih nilai penjualan CBP yang seharusnya masuk ke kas negara, namun diduga diselewengkan. Selisih tersebut kini telah disita sebagai barang bukti awal dalam proses pembuktian,” kata Valery di Kantor Kejati Papua, Jayapura.

Pungli Dua Pekan Sekali di Kemnaker

Penyitaan ini dilakukan pada hari yang sama, sebagai tanda bahwa proses hukum terus berputar. Uang tunai ratusan juta rupiah itu kini menjadi bukti sahih di tangan penegak hukum.

Program CBP sejatinya adalah program pemerintah pusat melalui Perum Bulog untuk menjamin stok beras di berbagai daerah, khususnya daerah rawan fluktuasi harga pangan. Wamena, dengan topografi pegunungan dan jarak tempuh yang hanya bisa dilintasi jalur udara atau jalur darat berliku, menjadi kawasan yang selalu masuk prioritas.

Tetapi jalur panjang distribusi ini kerap membuka celah penyelewengan. Transportasi yang mahal, biaya bongkar muat yang tinggi, hingga keterbatasan pengawasan di lapangan membuat selisih harga beras gampang ‘disulap’ jadi pendapatan di luar buku kas negara.

Inilah yang sedang dilacak tim penyidik Kejati Papua: siapa saja yang bermain di balik data penyaluran, siapa mitra yang terlibat, dan ke mana aliran uang tersebut berakhir.

Di balik Rp 357 juta yang kini disita, tersimpan fakta lain yang harus diungkap: kemungkinan praktik ini sudah berlangsung lebih dari satu musim penyaluran. Sumber internal penegak hukum mengungkap, tidak menutup kemungkinan nilai kerugian negara jauh lebih besar, hanya saja baru potongan bukti ini yang berhasil diamankan.

“Ini baru tahap awal. Tim penyidik akan terus memeriksa saksi-saksi, mendalami dokumen penjualan, dan membuka aliran transaksi keuangan. Kami optimis rangkaian penyidikan ini akan mengarah pada pihak yang paling bertanggung jawab,” ujar Valery.

Kejaksaan Tinggi Papua juga membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki informasi, agar penegakan hukum tidak terhenti di angka di atas kertas. Jika terbukti ada keterlibatan pihak internal Bulog atau mitra distribusi lokal, maka proses pidana akan diperluas.

Bagi warga Wamena dan Jayawijaya, program CBP bukan sekadar angka di kertas anggaran. Ia adalah nafas logistik yang menjamin beras tetap terjangkau meski pesawat kargo tertunda atau jalan longsor menutup akses. Penyelewengan seperti ini sama saja merampas hak rakyat untuk mendapatkan pangan dengan harga wajar.

Karena itu, pengusutan dugaan korupsi ini membawa pesan moral: negara tidak boleh kalah oleh medan sulit, dan penyelewengan di titik rawan logistik tidak boleh lagi lolos dari pantauan hukum.

“Kami berharap langkah penyitaan ini menjadi penanda bahwa pengawasan di sektor pangan akan terus diperketat. Penegakan hukum adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik,” pungkas Valery.

Hingga hari ini, proses pengembangan kasus masih berlangsung. Kejati Papua menargetkan dalam waktu dekat ada penetapan tersangka. Semua nama yang terlibat — siapapun mereka — akan dihadapkan pada meja hijau.

Dan di Pegunungan Papua, di mana beras lebih berharga dari emas, uang rakyat akhirnya punya penjaga: penegak hukum yang tak gentar pada jarak tempuh dan cuaca yang kerap berubah.(WD)..

#KejaksaanRI #KejatiPapua #PemberantasanKorupsi #CBP #Bulog #Wamena #Jayawijaya #Papua

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *