JAKARTA —Di sela riuhnya lalu-lalang lobi Hotel Grand Sahid Jaya, Kamis, 17 Juli 2025, sorot kamera bergantian menyorot para bupati yang datang dari berbagai sudut Nusantara. Salah satunya, Asgianto, S.T., Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), tampak menyalami satu per satu rekan sejawatnya sebelum naik ke panggung utama pengukuhan kepengurusan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2025–2030.
Siang itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berdiri di podium, memanggil nama-nama yang akan duduk di kursi pengurus pusat APKASI. Nama Asgianto disebut di barisan bendahara: Wakil Bendahara Umum mendampingi Radityo Egi Pratama, Bupati Lampung Selatan, yang menjadi Bendahara Umum.
Asgianto menunduk, menyalami Tito Karnavian, dan berdiri di barisan depan bersama Bupati Lahat Bursah Zarnubi yang dipercaya sebagai Ketua Umum, Bupati Bandung Dadang Supriatna di posisi Ketua Harian, serta Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal.
Bagi Asgianto, panggung ini bukan sekadar seremonial. APKASI, baginya, adalah jalur diplomasi yang memampukan suara PALI terdengar di meja pengambil kebijakan pusat.
Panggung pengukuhan APKASI tahun ini terasa lebih ramai ketimbang beberapa periode sebelumnya. Bukan tanpa sebab. Daerah-daerah kini dihadapkan pada sederet persoalan klasik: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stagnan, BUMD yang banyak sekadar papan nama, dan perizinan investasi yang acap ruwet di hulu birokrasi.
Dalam pidato sambutannya, Tito Karnavian tak berputar-putar. Ia langsung menyorot lemahnya koordinasi pusat-daerah yang kerap jadi akar kusutnya pembangunan di tingkat kabupaten. “Kalau mau maju, pemerintah kabupaten harus solid. APKASI ini wadahnya. Gunakan, jangan hanya simbol,” kata Tito, suaranya lantang di ruangan yang penuh pejabat daerah.
Ia juga menyinggung soal integritas. Dalam nada yang setengah menekan, Mendagri mengingatkan agar para bupati menjauhi jerat korupsi yang masih saja menjerat kepala daerah. “Tak ada gunanya PAD naik jika bocor ke mana-mana,” katanya, disambut tepuk tangan hadirin.
Asgianto yang ditemui usai prosesi pengukuhan tampak percaya diri, ia berdiri di antara rombongan bupati sambil sesekali menjawab pertanyaan wartawan. Ia tidak berbicara panjang, tapi menekankan satu hal: momentum ini harus jadi batu loncatan.
“PALI ini daerah muda. Potensi kita ada, tetapi butuh jalan menembus pusat. APKASI salah satunya,” katanya. Baginya, jabatan Wakil Bendahara bukan sekadar mengurusi keluar-masuk dana organisasi. Lebih dari itu, posisinya membuka ruang lobi, peluang diskusi lintas kementerian, dan akses ke meja perundingan kebijakan yang kadang tertutup bagi bupati di kabupaten kecil.
Dalam catatan Media Tabloiddigital.com, PALI memang terbilang kabupaten muda di Sumatera Selatan. Dikenal sebagai Bumi Serepat Serasan, wilayah ini menyimpan potensi energi, perkebunan sawit, hingga tambang migas. Namun, PAD daerah ini masih jauh dari ideal. Tantangan layanan publik dan infrastruktur dasar pun masih mendominasi rapat-rapat internal Pemkab.
Sejak didirikan pada akhir 2000 an APKASI menjadi salah satu asosiasi kepala daerah yang cukup vokal. Organisasi ini rutin merumuskan rekomendasi kebijakan, mengkritisi aturan pusat yang dinilai memberatkan kabupaten, serta memfasilitasi kerja sama lintas daerah. Beberapa isu krusial yang belakangan diusung adalah revisi UU Pemerintahan Daerah, desentralisasi fiskal, dan restrukturisasi pendapatan daerah.
Asgianto pun melihat potensi APKASI sebagai jembatan pengetahuan. “Banyak inovasi lahir dari kabupaten lain. Kalau PALI ingin lompatan, kita tidak bisa berdiri sendiri. Belajar dari yang berhasil, lalu menyesuaikan,” katanya.
Ia mencontohkan Kabupaten Bandung yang berhasil mengoptimalkan BUMD sektor air bersih, hingga Kabupaten Minahasa Utara yang menata sektor pariwisata berbasis kearifan lokal. “Banyak cerita sukses di sini. Tinggal kita mau belajar atau tidak,” ujar wakil bendahara Apkasi.
Posisi Asgianto di jajaran bendahara pun tidak lepas dari strategi. Urusan anggaran kerap menjadi pintu masuk diskusi lebih besar. Di APKASI, urusan keuangan bukan sekadar iuran anggota. Di sinilah banyak program kerja, pelatihan, hingga lobi ke kementerian didorong dari ketersediaan dana organisasi.
Dengan menjadi Wakil Bendahara, Asgianto memiliki ruang lebih luas membangun jejaring, terutama dengan para bendahara daerah lain yang juga punya pengaruh besar di internal masing-masing kabupaten.
“Kami berharap, kabupaten seperti PALI tak lagi dipandang kecil. Kami buktikan bisa berdiri sejajar. Kalau kita solid, isu daerah tak lagi berhenti di meja rapat kabupaten,” kata Asgianto.
Dalam pidato penutupnya di hadapan para kepala daerah, Mendagri kembali menegaskan pentingnya kolaborasi konkret. Ia mengingatkan para bupati untuk menjadikan APKASI sebagai sarana merumuskan gagasan strategis. “Persoalan daerah harus dipecahkan bersama. Bukan jalan sendiri-sendiri,” katanya.
Bagi PALI, beban kerja ke depan tidak ringan. Peningkatan PAD, pemerataan pembangunan desa, pembukaan akses jalan antarkecamatan, dan penataan kawasan industri menjadi deret tugas besar di pundak Bupati Asgianto.
Tapi di sela tantangan, optimisme tetap dijaga. Ia berharap momentum pengukuhan ini menandai babak baru kerja sama antardaerah, dan membuka jalan lebih luas bagi Bumi Serepat Serasan menuju cita-cita Indonesia Emas.
“Kami butuh dukungan masyarakat, kepercayaan publik. Pemerintah daerah tidak bisa jalan sendiri. Semua butuh gotong royong,” ucap Asgianto, sebelum meninggalkan lobi hotel untuk kembali ke barisan diskusi tertutup pengurus APKASI.
Di ruang rapat di lantai atas Hotel Grand Sahid Jaya, diskusi berlanjut. Tidak ada lagi sorot kamera, tidak ada mikrofon wartawan. Di sanalah langkah-langkah kecil kabupaten-kabupaten seperti PALI mulai dirumuskan, diikat, lalu perlahan diwujudkan.Tim.