PALI — Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menegaskan pentingnya konsistensi kebijakan publik yang berlandaskan prinsip keadilan sosial dalam penyelesaian persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten PALI.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua PC IPNU Kabupaten PALI, Firmansyah, usai mengikuti dialog terbuka antara Bupati PALI Asgianto, ST dengan elemen mahasiswa, organisasi kepemudaan, serta aktivis daerah. Dialog itu secara khusus membahas permasalahan pelayanan dan kepesertaan BPJS Kesehatan yang belakangan menjadi perhatian serius masyarakat.
Firmansyah menilai, forum dialog yang digagas langsung oleh Bupati PALI tersebut merupakan langkah progresif dan mencerminkan kepemimpinan yang terbuka terhadap aspirasi publik, khususnya suara generasi muda.
“Dialog ini menjadi bukti nyata keterbukaan pemerintah daerah. Bupati PALI secara tegas menyampaikan komitmennya untuk menuntaskan persoalan BPJS Kesehatan dengan pendekatan kebijakan yang adil dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Firmansyah.
Menurutnya, sikap Bupati Asgianto yang menempatkan hak kesehatan sebagai hak dasar warga negara patut diapresiasi dan didukung bersama. Ia menegaskan bahwa kehadiran negara dalam menjamin layanan kesehatan tidak boleh bersifat parsial, apalagi diskriminatif.
“Komitmen Bupati PALI adalah wujud tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Keadilan sosial harus menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan, terlebih yang menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai organisasi pelajar di bawah naungan Nahdlatul Ulama, IPNU PALI, lanjut Firmansyah, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk ikut mengawal kebijakan publik agar tetap berada di jalur kepentingan rakyat, terutama kelompok rentan dan masyarakat kecil.
“IPNU PALI siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan. Namun pada saat yang sama, kami juga akan menjalankan peran sebagai mitra kritis yang berpegang pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan kepada rakyat,” katanya.
Dialog terbuka tersebut turut dihadiri oleh berbagai elemen kepemudaan dan organisasi mahasiswa, di antaranya Ketua Himpunan Mahasiswa Penukal Abab Lematang Ilir (HIMAPALI), Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIT Mambaul Hikam, Ketua DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten PALI, Koordinator Aliansi Pemuda Peduli PALI (AP3), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) PALI, serta sejumlah aktivis pemuda lainnya.
Firmansyah menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan merupakan kunci utama dalam melahirkan kebijakan publik yang inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap komitmen yang telah disampaikan Bupati PALI tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi diwujudkan dalam kebijakan yang konkret, transparan, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Kabupaten PALI,” pungkasnya.(TD).